lpkpm official

  KETUA DPC LPRI KABUPATEN MUNA  Laode faisal s.kom  Ketua DPC Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom , mendesak pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Kabawo agar segera mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus dugaan pengancaman dan pemalangan sepeda motor yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial WN . Peristiwa tersebut dialami oleh Dr. Abdul Hafit, S.Ked , yang bertugas di Puskesmas Lamaeo, bersama Linda Rahayu, S.Tr.Keb , Bidan Desa Laiba. Keduanya diduga mengalami tindakan pengancaman yang disertai dengan pemalangan sepeda motor oleh terduga pelaku. Ketua PC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom , menegaskan bahwa laporan yang telah disampaikan kepada pihak kepolisian harus segera ditindaklanjuti secara serius guna memberikan kepastian hukum kepada korban. Kami menekankan kepada pihak Polsek Kabawo agar secepatnya menangkap pelaku yang diduga melakukan pengancaman dan pemalangan motor tersebut. Penanga...

RIZAL Sarjana hukum      Rizal, S.H., mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kepemudaan (OKP), lembaga masyarakat sipil, serta kalangan akademisi untuk mulai bersuara secara serius terhadap dampak jangka panjang dari masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muna. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal investasi hari ini, tetapi menyangkut masa depan Kabupaten Muna dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, seluruh disiplin ilmu harus mengambil peran dalam memberikan analisis yang objektif dan ilmiah. Akademisi di bidang ilmu kehutanan harus mampu menjelaskan secara komprehensif dampak terhadap ekosistem hutan, degradasi lahan, dan keberlanjutan sumber daya alam. Demikian pula akademisi di bidang ilmu lingkungan, yang perlu mengkaji potensi pencemaran, perubahan tata air, serta dampak ekologis jangka panjang. Sementara itu, para akademisi dari ilmu sosial, hukum, ekonomi, dan bidang lainnya juga memiliki tanggung jawab inte...

  Biro humas Dpc lpri kabupaten muna Firman Saleh S.P Muna, Sulawesi Tenggara   Rencana ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muna kembali mendapat sorotan publik. Pengurus Cabang Lembaga Pemantau Rakyat Indonesia (PC LPRI) Kabupaten Muna menekankan pentingnya kajian lingkungan yang mendalam dan kepastian hukum sebelum izin pengembangan diberikan.     Ketua PC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, menyampaikan bahwa setiap rencana ekspansi harus berdasarkan analisis dampak lingkungan yang komprehensif agar tidak merugikan masyarakat dan ekosistem lokal. Kami mengingatkan semua pihak bahwa pengelolaan perkebunan sawit tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat," tegas Faisal.   Biro Hukum dan Advokasi DPC LPRI Kabupaten Muna, Muhamad Rizal, S.H, memberikan komentar lebih rinci terkait aspek hukum:   Kepastian hukum merupakan hal yang tidak...

  KENDARI  rabu 11 maret 2026  BIRO HUKUM DPC LPRI KABUPATEN MUNA  Muhamad rizal s.h         Rencana ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muna mulai mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Sejumlah akademisi, aktivis lingkungan, serta elemen masyarakat menilai bahwa pengembangan perkebunan sawit harus dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan dampak lingkungan maupun persoalan hukum di kemudian hari.         Isu ini mengemuka dalam diskusi publik yang membahas dampak ekspansi sawit terhadap lingkungan dan keberlanjutan pembangunan daerah. Dalam forum tersebut, para peserta menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat untuk menakar secara kritis setiap rencana investasi yang masuk ke daerah.           Ketua DPC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, mengatakan bahwa investasi pada dasarnya dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun menurutnya, ...

  KETUA DPC LPRI  KABUPATEN MUNA  LAODE FAISAL.S.KOM  Muna, 24 Februari 2026          Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah tegas, profesional, dan berintegritas yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan stadion olahraga di Kabupaten Muna. Penanganan perkara tersebut dinilai sebagai bukti nyata komitmen penegakan hukum yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, serta supremasi hukum di tingkat daerah.                    Ketua DPC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan mencerminkan keseriusan institusi penegak hukum dalam memastikan setiap dugaan penyalahgunaan anggaran negara diperiksa secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, langkah...

     Muna, 11 Februari 2026        Biro pupr dan perhubungan dan dana desa dpc lpri  laode muhamad kasman  Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) menilai bahwa keterbukaan informasi dalam penanganan perkara yang menyangkut penggunaan anggaran publik merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi tersebut dinilai mampu mencegah spekulasi, mempersempit ruang penyimpangan, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Muhamad Rizal, S.H. dari Biro Hukum dan Advokasi LPRI menegaskan bahwa proses hukum harus dihormati oleh semua pihak tanpa pengecualian. Ia menyatakan, Jangan sekali-kali bermain dengan hukum, sebab tidak ada orang yang kebal hukum, siapapun itu. Ini adalah sinyal di Kabupaten Muna bahwa LPRI siap mengawal setiap proses penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Sementara itu, Laode Muhamad Kasman dari Biro PUPR, Perhubungan, dan Dana Desa LPRI turut menyampaikan ...

  Biro pupr perhubungan dan dana desa dpc lpri  kabupaten muna muhamad laode kasman  Muna, 10  Februari 2026 Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna menegaskan bahwa sorotan publik terhadap dugaan indikasi ketidakwajaran dalam pengelolaan kegiatan dan penggunaan anggaran di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, semakin menguat, meluas, dan tidak dapat lagi diabaikan. Kondisi ini menuntut adanya penanganan yang serius, terbuka, terukur, serta akuntabel dari seluruh instansi yang memiliki kewenangan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemerintahan desa. LPRI menilai, eskalasi laporan, aduan, serta keluhan masyarakat yang terus berkembang menunjukkan adanya keresahan publik yang nyata dan beralasan. Oleh karena itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Muna dan Inspektorat Kabupaten Muna wajib menunjukkan sikap transparan dan bertanggung jawab terkait fungsi pembinaan, pendampingan teknis, serta pengawasan yang telah d...

  Muna 06 februari 2026 Biro pupr perhubungan, dan dana desa dpc lpri  kabupaten muna muhamad laode kasman    Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) mendesak Kejaksaan Negeri Muna untuk meningkatkan pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna. Desakan ini disampaikan menyusul adanya temuan serta laporan masyarakat yang mengindikasikan ketidaksesuaian antara realisasi penggunaan anggaran desa dengan kondisi di lapangan. Biro Hukum dan Advokasi LPRI, Muhamad Rizal, S.H., menegaskan bahwa pengelolaan anggaran desa wajib mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik. Ia meminta aparat penegak hukum bertindak profesional dan objektif apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum. Sementara itu, Biro PUPR, Perhubungan, dan Dana Desa LPRI, Muhamad Laode Kasman, menyoroti dugaan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan desa. Menurutnya, sejumlah kegiatan yang ...

  Laiba 3 februari 2026   Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) menyoroti adanya dugaan praktik penampungan dan penyaluran minyak tanah bersubsidi yang dinilai tidak transparan di Desa Laiba. Dugaan tersebut mencuat setelah LPRI menerima sejumlah informasi dan laporan masyarakat terkait distribusi minyak tanah subsidi yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemantauan awal serta laporan masyarakat, LPRI menemukan indikasi bahwa minyak tanah subsidi dari pangkalan di Desa Laiba diduga dijual secara tidak resmi (abal-abal) kepada pihak penampung. Praktik tersebut diduga menyebabkan minyak tanah bersubsidi tidak langsung disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima. Akibat kondisi tersebut, masyarakat Desa Laiba mengeluhkan seringnya kehabisan stok minyak tanah saat hendak membeli di pangkalan resmi. Padahal, minyak tanah subsidi merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, khususnya rumah tangga yang belum sepenuhnya beralih ke ...

  Muna, Selasa 3 Februari 2026 LPRI muna laode muhamad kasman , ketua biro pupr perhubungan dan dana desa  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna menyoroti sikap pemerintah yang dinilai tidak tegas karena meloloskan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu maupun paruh waktu yang masih merangkap jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). LPRI menilai praktik rangkap jabatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPD merupakan lembaga desa yang memiliki fungsi legislasi desa, pengawasan terhadap kinerja kepala desa, serta penyaluran aspirasi warga, sehingga seharusnya bersifat independen dan bebas dari konflik kepentingan. Ketua PC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, menegaskan bahwa pembiaran terhadap ASN dan P3K yang merangkap jabatan sebagai BPD mencerminkan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah. “ ASN d...

januari 30 ,2026  Biro PUPR, Perhubungan, dan Dana Desa DPC LPRI Kabupaten Muna, Laode kasman  Kabupaten Muna   Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Pengawasan   Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan pekerjaan Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Lamanu, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, yang dilaksanakan pada tahun 2024. Perhatian ini diberikan mengingat jalan usaha tani memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas pertanian serta menopang keberlangsungan ekonomi masyarakat desa. LPRI menilai bahwa setiap kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari anggaran negara maupun dana publik harus dilaksanakan secara terencana, berkualitas, serta berorientasi pada manfaat jangka panjang. Pembangunan jalan usaha tani yang tidak memperhatikan standar teknis, aspek keberlanjutan, serta ketentuan administrasi berpotensi menghambat mobilitas petani dan menurunkan efektivitas manfaat pembangunan bagi masyarakat pen...