lpkpm official

  Kendari, 24 September 2026 — Ketua KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara, Agus Salim Misman, S.E., menyatakan sikap tegas menyusul dugaan keracunan yang menimpa puluhan siswa SMAN 1 Tongauna, Kabupaten Konawe. Menurutnya, insiden ini tidak boleh diperlakukan sebagai kasus biasa, apalagi hanya diselesaikan dengan permintaan maaf dan janji perbaikan tanpa konsekuensi hukum.   “Ini bukan sekadar insiden teknis. Ketika anak-anak menjadi korban dari program yang seharusnya menyehatkan, persoalannya adalah tata kelola, pengawasan, dan tanggung jawab negara. Tidak ada ruang toleransi terhadap kelalaian,” ujar Agus.   Agus Salim menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program strategis nasional yang menyangkut hajat hidup anak-anak. Karena itu, seluruh rantai pelaksanaannya—mulai dari pengadaan bahan, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian di sekolah—harus diawasi dengan standar keamanan pangan yang ketat dan akuntabel.   Ia mendesak apara...

    Kendari — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Tenggara buka suara menanggapi sorotan publik terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Andi Sumangerukka, terkait kasus dugaan pelanggaran kawasan hutan yang melibatkan PT TMS di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana. Organisasi kepemudaan ini menegaskan bahwa proses hukum terhadap sebuah korporasi bukan kewenangan kepala daerah, melainkan domain penuh aparat penegak hukum bersama satuan tugas terkait.   Ketua KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara, Agus Salim Misman menyampaikan bahwa sikap organisasi diambil untuk meluruskan arah opini publik yang dinilainya keliru.   "Kami memahami keresahan publik atas persoalan lingkungan ini, dan itu wajar. Tetapi perlu dipahami, proses hukum terhadap suatu perusahaan adalah kewenangan penegak hukum dan satuan tugas terkait. Kalau ada pertanyaan soal detail penindakan atau proses hukumnya, semestinya ditujukan kepada instansi yang berwenang menangani, bukan...

                                                                                           Ketua HAM Kab.Muna MUNA, Senin 24/08/2026 — Himpunan Aktivis Muda (HAM) Kab.Muna   menyoroti lambannya proses penanganan hukum terhadap kasus dugaan pengeroyokan yang menimpa seorang mahasiswa dan telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor (Polsek) Lawa pada Tanggal 2 Juni 2026. Firman Saleh sebagai ketua HAM Kab.Muna menilai, setiap laporan masyarakat, terlebih yang berkaitan dengan dugaan tindak kekerasan terhadap mahasiswa, harus mendapatkan penanganan yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Kami menghormati kewenangan dan mekanisme penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan kepoli...

Muna Barat – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Raha resmi menyampaikan somasi dan teguran hukum kepada Kapolsek Lawa terkait lambannya penanganan perkara dugaan pengeroyokan terhadap Adil Yusuf yang merupakan Kader HMI Cabang Raha, pada Senin, (24/8/26). Ketua Umum HMI Cabang Raha, LM. Idul Rahim, mengatakan perkara tersebut telah berjalan lebih dari 80 hari, namun pihak keluarga menilai belum melihat perkembangan penanganan yang konkret dan mampu memberikan kepastian hukum. “Kami menghormati kewenangan Kepolisian. Tetapi kami tidak bisa terus-menerus diminta menunggu tanpa adanya Kepastian hukum bagi korban. Delapan puluh hari telah berlalu, dan kami menuntut ada perkembangan yang nyata serta dapat dipertanggungjawabkan.” Jelas Idul Rahim. Menurut HMI Cabang Raha, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melaks...

  biro hukum dpc lpri kabupaten muna muhammad ahsan tamsri  KENDARI – Aliansi Forum Komunikasi Pemuda Indonesia (FKPI) bersama Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna menggelar aksi unjuk rasa di Kota Kendari, tepatnya di Jalan Pierre Tendean. Aksi tersebut berlangsung dengan pembakaran ban di tengah jalan sebagai bentuk simbolik penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Dalam aksi tersebut, Yogi selaku Jenderal Lapangan memimpin jalannya aksi bersama massa dalam menyampaikan aspirasi di lapangan. Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) yakni Muhammad Ahsan Tamsri yang juga merupakan Biro Hukum DPC LPRI Kabupaten Muna, turut memastikan jalannya aksi berlangsung tertib dan sesuai dengan ketentuan penyampaian pendapat di muka umum. Massa aksi menyuarakan lima tuntutan utama yang disebut sebagai suara rakyat terhadap berbagai kebijakan nasional yang dinilai perlu dievaluasi dan diperhatikan secara serius. Adapun lima tuntutan yang disampaikan yaitu: Menola...

  Kolaborasi Pemikiran dan Kepemimpinan untuk Mendorong Kemajuan Kabupaten Muna Muna -   Program bantuan bedah rumah sebanyak 862 unit untuk Kabupaten Muna mendapat apresiasi dari Ketua DPC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom. Bantuan tersebut dinilai sebagai bentuk nyata perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan rumah layak huni, sekaligus menjadi bukti hadirnya kerja nyata dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muna. Ketua DPC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muna dari Partai Golkar, Natsir Ido, atas perannya dalam mengawal aspirasi masyarakat hingga hadirnya bantuan bedah rumah sebanyak 862 unit di Kabupaten Muna. Menurut Laode Faisal, hadirnya bantuan tersebut menunjukkan bahwa Partai Golkar di Kabupaten Muna berada di posisi terdepan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, tidak hanya melalui penyampaian aspirasi, tetapi juga melalui hasil nyata...

  Potret kondisi Jalan Desa Elongko yang memerlukan perhatian Muna- Kondisi ruas jalan di Desa Elongko, Kecamatan bone , Kabupaten Muna, menjadi perhatian serius karena mengalami kerusakan cukup parah dan dinilai menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari. Pada Jumat kemarin, warga Desa Elongko, Kecamatan bone , Kabupaten Muna, mengabadikan kondisi ruas jalan rusak di wilayah desa mereka sebagai bentuk keluhan atas infrastruktur yang dinilai semakin memprihatinkan. Berdasarkan dokumentasi foto yang diperoleh, kondisi jalan tampak mengalami kerusakan di sejumlah titik, mulai dari permukaan jalan yang retak, berlubang, hingga aspal yang mulai terkelupas. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara roda dua serta masyarakat yang setiap hari melintas untuk kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, meminta pemerintah daerah agar segera mengambi...

  IR.RIDWAN BAE  WAKIL KOMISI V DPR RI   Jakarta/Muna – Anggota DPR RI, Ridwan Bae, menyampaikan secara langsung persoalan pemblokiran akses jalan yang terjadi di wilayah Kabupaten Muna dalam rapat kerja Komisi V DPR RI. Dalam penyampaiannya, Ridwan Bae menegaskan bahwa konflik yang telah berlangsung selama sembilan hari tersebut harus segera mendapat perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Ridwan Bae, kondisi di lapangan saat ini sangat memprihatinkan. Jalan utama yang menjadi akses masyarakat dilaporkan telah diblokir, sehingga aktivitas warga mengalami hambatan serius. Masyarakat yang bertahan di lokasi bahkan disebut harus bertahan dengan berbagai keterbatasan dan mengandalkan bantuan dari sesama warga. Di daerah saya sekarang ini ada yang memblokir jalan. Sudah sembilan hari mereka bertahan di sana dengan berbagai bantuan masyarakat. Akibatnya jalan tersebut tidak bisa dilewati, ungkap Ridwan Bae dalam rapat kerja Ko...

  MUNA – Aksi pemalangan jalan dan pembakaran ban yang dilakukan warga Desa Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, pada Sabtu (31/05/2026), menjadi potret nyata kekecewaan masyarakat terhadap kondisi jalan yang rusak parah dan hingga kini dinilai belum mendapatkan penanganan yang memadai. Kerusakan infrastruktur tersebut tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Bagi warga Korihi, jalan bukan sekadar sarana penghubung, melainkan urat nadi kehidupan yang menentukan kelancaran berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Karena itu, aksi yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk penyampaian aspirasi agar pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua PC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom., menegaskan bahwa  apa yang terjadi di Desa Korihi harus menjadi perhatian serius Peme...

  ketua dpc lpri kabupaten muna  laode faisal s.kom Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara   Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta dukungan penuh terhadap peran Bapak Ridwan Bae dalam mendorong berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Muna dan wilayah Sulawesi Tenggara secara umum. Apresiasi ini merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi, komitmen, dan kontribusi nyata yang telah diberikan dalam mempercepat pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam dinamika pembangunan yang terus berkembang, peran tokoh yang memiliki visi jelas, kepemimpinan yang kuat, serta keberpihakan kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan arah kemajuan suatu daerah. LPRI menilai bahwa berbagai langkah strategis yang telah diambil menunjukkan adanya keseriusan dalam mendorong pembangunan yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi ...

            KETUA DPC LPRI KABUPATEN MUNA  LAODE FAISAL.S.KOM                Pernyataan Bupati Muna terkait kerusakan jalan di Kecamatan Parigi mencuat saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin, 13 April 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Muna menyampaikan bahwa isu kerusakan jalan yang berkembang di masyarakat, khususnya pada ruas Wakumoro hingga Marobo dan Wadolao, merupakan bagian dari manuver politik pihak tertentu. Pernyataan tersebut kemudian memicu respons dari berbagai pihak, termasuk Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI), yang menilai bahwa kondisi jalan yang rusak merupakan persoalan nyata yang telah lama dikeluhkan masyarakat dan membutuhkan penanganan segera. Kerusakan infrastruktur jalan Kabupaten Muna,  ditemukan di beberapa titik  yang kondisinya memprihatinkan, antara lain di Kecamatan Lohia, Desa Korihi menuju Permandian Napa Bale, serta ruas jalan menuju Me...

  APBDes Tahun 2023 Dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa di Desa Tapitapi, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna, kini menjadi perhatian serius masyarakat. Hingga saat ini, penanganan terhadap dugaan tersebut dinilai berjalan lambat dan belum menunjukkan kejelasan proses hukum. Berdasarkan data laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran 2023, Desa Tapitapi tercatat memiliki jumlah pendapatan sebesar Rp1.690.817.900. Anggaran tersebut dialokasikan ke beberapa bidang, di antaranya: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Rp487.114.900 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: Rp610.925.000 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Rp140.900.000 Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Rp270.878.000 Anggaran 2025 terdapat kegiatan lanjutan  pembangunan Gedung Serba Guna Selain itu, pada Tahun Anggaran 2025 terdapat kegiatan lanjutan pembangunan Gedung Serba Guna dengan nilai anggaran sebesar Rp466.130.900 yang bersumber dari Dana Desa (DD). Besarnya anggaran yang dikelola tersebut memunculk...

  KETUA DPC LPRI KABUPATEN MUNA  Laode faisal s.kom  Ketua DPC Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom , mendesak pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Kabawo agar segera mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus dugaan pengancaman dan pemalangan sepeda motor yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial WN . Peristiwa tersebut dialami oleh Dr. Abdul Hafit, S.Ked , yang bertugas di Puskesmas Lamaeo, bersama Linda Rahayu, S.Tr.Keb , Bidan Desa Laiba. Keduanya diduga mengalami tindakan pengancaman yang disertai dengan pemalangan sepeda motor oleh terduga pelaku. Ketua PC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom , menegaskan bahwa laporan yang telah disampaikan kepada pihak kepolisian harus segera ditindaklanjuti secara serius guna memberikan kepastian hukum kepada korban. Kami menekankan kepada pihak Polsek Kabawo agar secepatnya menangkap pelaku yang diduga melakukan pengancaman dan pemalangan motor tersebut. Penanga...

RIZAL Sarjana hukum      Rizal, S.H., mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kepemudaan (OKP), lembaga masyarakat sipil, serta kalangan akademisi untuk mulai bersuara secara serius terhadap dampak jangka panjang dari masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muna. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal investasi hari ini, tetapi menyangkut masa depan Kabupaten Muna dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, seluruh disiplin ilmu harus mengambil peran dalam memberikan analisis yang objektif dan ilmiah. Akademisi di bidang ilmu kehutanan harus mampu menjelaskan secara komprehensif dampak terhadap ekosistem hutan, degradasi lahan, dan keberlanjutan sumber daya alam. Demikian pula akademisi di bidang ilmu lingkungan, yang perlu mengkaji potensi pencemaran, perubahan tata air, serta dampak ekologis jangka panjang. Sementara itu, para akademisi dari ilmu sosial, hukum, ekonomi, dan bidang lainnya juga memiliki tanggung jawab inte...