LAMBANNYA PENANGANAN DUGAAN TIPIKOR DI DESA TAPITAPI JADI SOROTAN

 




APBDes Tahun 2023



Dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa di Desa Tapitapi, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna, kini menjadi perhatian serius masyarakat. Hingga saat ini, penanganan terhadap dugaan tersebut dinilai berjalan lambat dan belum menunjukkan kejelasan proses hukum.

Berdasarkan data laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran 2023, Desa Tapitapi tercatat memiliki jumlah pendapatan sebesar Rp1.690.817.900. Anggaran tersebut dialokasikan ke beberapa bidang, di antaranya:

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Rp487.114.900

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: Rp610.925.000

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Rp140.900.000

Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Rp270.878.000


Anggaran 2025 terdapat kegiatan lanjutan 

pembangunan Gedung Serba Guna


Selain itu, pada Tahun Anggaran 2025 terdapat kegiatan lanjutan pembangunan Gedung Serba Guna dengan nilai anggaran sebesar Rp466.130.900 yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Besarnya anggaran yang dikelola tersebut memunculkan tuntutan publik agar pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Namun, adanya dugaan penyimpangan justru menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap penggunaan dana tersebut.

Ketua DPC LPRI, Laode Faisal, S.Kom, menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus segera bertindak dan tidak membiarkan kasus ini berlarut-larut.

Penanganan dugaan tipikor ini tidak boleh lambat. Harus ada kejelasan hukum agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Kami mendorong aparat segera melakukan langkah konkret, tegasnya.

Sementara itu, melalui Biro PUPR dan Dana Desa LPRI, Laode Muhamad Kasman juga memberikan perhatian serius terhadap dugaan tersebut. Ia menilai pengelolaan anggaran, khususnya pada sektor pembangunan, harus diawasi secara ketat.

Anggaran pembangunan desa harus tepat sasaran dan sesuai peruntukan. Jika ada indikasi penyimpangan, maka harus segera ditindaklanjuti secara transparan dan profesional agar tidak merugikan masyarakat, ujarnya.

Masyarakat pun berharap adanya transparansi serta percepatan proses hukum. Lambannya penanganan dikhawatirkan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi di tingkat desa.




poews :09909

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketua DPC LPRI KABUPATEN MUNA Desak Polsek Kabawo Segera Tangkap Pelaku Pengancaman dan Pemalangan Motor

Gambar
  KETUA DPC LPRI KABUPATEN MUNA  Laode faisal s.kom  Ketua DPC Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom , mendesak pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Kabawo agar segera mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus dugaan pengancaman dan pemalangan sepeda motor yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial WN . Peristiwa tersebut dialami oleh Dr. Abdul Hafit, S.Ked , yang bertugas di Puskesmas Lamaeo, bersama Linda Rahayu, S.Tr.Keb , Bidan Desa Laiba. Keduanya diduga mengalami tindakan pengancaman yang disertai dengan pemalangan sepeda motor oleh terduga pelaku. Ketua PC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom , menegaskan bahwa laporan yang telah disampaikan kepada pihak kepolisian harus segera ditindaklanjuti secara serius guna memberikan kepastian hukum kepada korban. Kami menekankan kepada pihak Polsek Kabawo agar secepatnya menangkap pelaku yang diduga melakukan pengancaman dan pemalangan motor tersebut. Penanga...
Read more »

DPC LPRI Kabupaten Muna Siap Turun ke Desa-Desa, Pastikan Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik

Gambar
  ketua DPC LPRI kabupaten muna            laode faisal.s.kom  Kabupaten Muna, 23 Januari 2026 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Pengawasan  Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna menegaskan komitmennya untuk turun langsung ke seluruh desa di wilayah Kabupaten Muna guna memastikan penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketua DPC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan independen LPRI terhadap tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah, pelaksanaan program pembangunan desa, serta pertanggungjawaban administrasi yang bersumber dari Dana Desa dan anggaran lainnya. “Pengawasan ini tidak hanya ditujukan kepada kepala desa yang sedang menjabat, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap mantan kepala desa, terutama yang berkaitan...
Read more »

Langkah Tegas Kejaksaan Muna Diapresiasi, LPRI Dorong Penyelidikan Dana Desa Laiba Dilakukan Secara Terbuka

Gambar
     Muna, 11 Februari 2026        Biro pupr dan perhubungan dan dana desa dpc lpri  laode muhamad kasman  Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) menilai bahwa keterbukaan informasi dalam penanganan perkara yang menyangkut penggunaan anggaran publik merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi tersebut dinilai mampu mencegah spekulasi, mempersempit ruang penyimpangan, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Muhamad Rizal, S.H. dari Biro Hukum dan Advokasi LPRI menegaskan bahwa proses hukum harus dihormati oleh semua pihak tanpa pengecualian. Ia menyatakan, Jangan sekali-kali bermain dengan hukum, sebab tidak ada orang yang kebal hukum, siapapun itu. Ini adalah sinyal di Kabupaten Muna bahwa LPRI siap mengawal setiap proses penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Sementara itu, Laode Muhamad Kasman dari Biro PUPR, Perhubungan, dan Dana Desa LPRI turut menyampaikan ...
Read more »