lpkpm official

Postingan

Rizal, S.H. Ajak Akademisi dan Masyarakat Kaji Dampak Perkebunan Sawit di Kabupaten Muna: Investasi Harus Diuji Secara Ilmiah dan Hukum”

Maret 12, 2026

RIZAL Sarjana hukum Rizal, S.H., mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kepemudaan (OKP), lembaga masyarakat sipil, serta kalangan akademisi untuk mulai bersuara secara serius terhadap dampak jangka panjang dari masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muna. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal investasi hari ini, tetapi menyangkut masa depan Kabupaten Muna dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, seluruh disiplin ilmu harus mengambil peran dalam memberikan analisis yang objektif dan ilmiah. Akademisi di bidang ilmu kehutanan harus mampu menjelaskan secara komprehensif dampak terhadap ekosistem hutan, degradasi lahan, dan keberlanjutan sumber daya alam. Demikian pula akademisi di bidang ilmu lingkungan, yang perlu mengkaji potensi pencemaran, perubahan tata air, serta dampak ekologis jangka panjang. Sementara itu, para akademisi dari ilmu sosial, hukum, ekonomi, dan bidang lainnya juga memiliki tanggung jawab inte...

Ekspansi Sawit di Muna Disorot, LPRI Tekankan Pentingnya Kajian Lingkungan dan Kepastian Hukum

Maret 11, 2026

Biro humas Dpc lpri kabupaten muna Firman Saleh S.P Muna, Sulawesi Tenggara Rencana ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muna kembali mendapat sorotan publik. Pengurus Cabang Lembaga Pemantau Rakyat Indonesia (PC LPRI) Kabupaten Muna menekankan pentingnya kajian lingkungan yang mendalam dan kepastian hukum sebelum izin pengembangan diberikan. Ketua PC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, menyampaikan bahwa setiap rencana ekspansi harus berdasarkan analisis dampak lingkungan yang komprehensif agar tidak merugikan masyarakat dan ekosistem lokal. Kami mengingatkan semua pihak bahwa pengelolaan perkebunan sawit tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat," tegas Faisal. Biro Hukum dan Advokasi DPC LPRI Kabupaten Muna, Muhamad Rizal, S.H, memberikan komentar lebih rinci terkait aspek hukum: Kepastian hukum merupakan hal yang tidak...

Ekspansi Sawit di Muna Disorot, LPRI Tekankan Pentingnya Kajian Lingkungan dan Kepastian Huku

Maret 11, 2026

KENDARI rabu 11 maret 2026 BIRO HUKUM DPC LPRI KABUPATEN MUNA Muhamad rizal s.h Rencana ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muna mulai mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Sejumlah akademisi, aktivis lingkungan, serta elemen masyarakat menilai bahwa pengembangan perkebunan sawit harus dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan dampak lingkungan maupun persoalan hukum di kemudian hari. Isu ini mengemuka dalam diskusi publik yang membahas dampak ekspansi sawit terhadap lingkungan dan keberlanjutan pembangunan daerah. Dalam forum tersebut, para peserta menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat untuk menakar secara kritis setiap rencana investasi yang masuk ke daerah. Ketua DPC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, mengatakan bahwa investasi pada dasarnya dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun menurutnya, ...

LPRI Apresiasi Kinerja Kejaksaan Negeri Muna dalam Penanganan Dugaan Korupsi Stadion Olahraga Motewe

Februari 24, 2026

KETUA DPC LPRI KABUPATEN MUNA LAODE FAISAL.S.KOM Muna, 24 Februari 2026 Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah tegas, profesional, dan berintegritas yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan stadion olahraga di Kabupaten Muna. Penanganan perkara tersebut dinilai sebagai bukti nyata komitmen penegakan hukum yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, serta supremasi hukum di tingkat daerah. Ketua DPC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan mencerminkan keseriusan institusi penegak hukum dalam memastikan setiap dugaan penyalahgunaan anggaran negara diperiksa secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, langkah...

Langkah Tegas Kejaksaan Muna Diapresiasi, LPRI Dorong Penyelidikan Dana Desa Laiba Dilakukan Secara Terbuka

Februari 11, 2026

Muna, 11 Februari 2026 Biro pupr dan perhubungan dan dana desa dpc lpri laode muhamad kasman Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) menilai bahwa keterbukaan informasi dalam penanganan perkara yang menyangkut penggunaan anggaran publik merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi tersebut dinilai mampu mencegah spekulasi, mempersempit ruang penyimpangan, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Muhamad Rizal, S.H. dari Biro Hukum dan Advokasi LPRI menegaskan bahwa proses hukum harus dihormati oleh semua pihak tanpa pengecualian. Ia menyatakan, Jangan sekali-kali bermain dengan hukum, sebab tidak ada orang yang kebal hukum, siapapun itu. Ini adalah sinyal di Kabupaten Muna bahwa LPRI siap mengawal setiap proses penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Sementara itu, Laode Muhamad Kasman dari Biro PUPR, Perhubungan, dan Dana Desa LPRI turut menyampaikan ...

Sorotan Publik Menguat, BPMD dan Inspektorat Muna Wajib Transparan atas Dugaan Ketidakwajaran Pengelolaan Anggaran Desa Laiba

Februari 10, 2026

Biro pupr perhubungan dan dana desa dpc lpri kabupaten muna muhamad laode kasman Muna, 10 Februari 2026 Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna menegaskan bahwa sorotan publik terhadap dugaan indikasi ketidakwajaran dalam pengelolaan kegiatan dan penggunaan anggaran di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, semakin menguat, meluas, dan tidak dapat lagi diabaikan. Kondisi ini menuntut adanya penanganan yang serius, terbuka, terukur, serta akuntabel dari seluruh instansi yang memiliki kewenangan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemerintahan desa. LPRI menilai, eskalasi laporan, aduan, serta keluhan masyarakat yang terus berkembang menunjukkan adanya keresahan publik yang nyata dan beralasan. Oleh karena itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Muna dan Inspektorat Kabupaten Muna wajib menunjukkan sikap transparan dan bertanggung jawab terkait fungsi pembinaan, pendampingan teknis, serta pengawasan yang telah d...