Postingan

Berita utama

LPRI Desak Kejaksaan Muna Tingkatkan Pengusutan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Desa Laiba

Gambar
  Muna 06 februari 2026 Biro pupr perhubungan, dan dana desa dpc lpri  kabupaten muna muhamad laode kasman    Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) mendesak Kejaksaan Negeri Muna untuk meningkatkan pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna. Desakan ini disampaikan menyusul adanya temuan serta laporan masyarakat yang mengindikasikan ketidaksesuaian antara realisasi penggunaan anggaran desa dengan kondisi di lapangan. Biro Hukum dan Advokasi LPRI, Muhamad Rizal, S.H., menegaskan bahwa pengelolaan anggaran desa wajib mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik. Ia meminta aparat penegak hukum bertindak profesional dan objektif apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum. Sementara itu, Biro PUPR, Perhubungan, dan Dana Desa LPRI, Muhamad Laode Kasman, menyoroti dugaan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan desa. Menurutnya, sejumlah kegiatan yang ...

LPRI SOROTI DUGAAN PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN TIDAK TRANSPARAN MINYAK TANAH SUBSIDI DI DESA LAIBA

Gambar
  Laiba 3 februari 2026   Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) menyoroti adanya dugaan praktik penampungan dan penyaluran minyak tanah bersubsidi yang dinilai tidak transparan di Desa Laiba. Dugaan tersebut mencuat setelah LPRI menerima sejumlah informasi dan laporan masyarakat terkait distribusi minyak tanah subsidi yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemantauan awal serta laporan masyarakat, LPRI menemukan indikasi bahwa minyak tanah subsidi dari pangkalan di Desa Laiba diduga dijual secara tidak resmi (abal-abal) kepada pihak penampung. Praktik tersebut diduga menyebabkan minyak tanah bersubsidi tidak langsung disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima. Akibat kondisi tersebut, masyarakat Desa Laiba mengeluhkan seringnya kehabisan stok minyak tanah saat hendak membeli di pangkalan resmi. Padahal, minyak tanah subsidi merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, khususnya rumah tangga yang belum sepenuhnya beralih ke ...

DPC LPRI Kabupaten Muna Soroti Pemerintah Loloskan ASN/P3K Merangkap Jabatan sebagai BPD Desa, Dinilai Bertentangan dengan Aturan Perundang-undangan

Gambar
  Muna, Selasa 3 Februari 2026 LPRI muna laode muhamad kasman , ketua biro pupr perhubungan dan dana desa  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna menyoroti sikap pemerintah yang dinilai tidak tegas karena meloloskan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu maupun paruh waktu yang masih merangkap jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). LPRI menilai praktik rangkap jabatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPD merupakan lembaga desa yang memiliki fungsi legislasi desa, pengawasan terhadap kinerja kepala desa, serta penyaluran aspirasi warga, sehingga seharusnya bersifat independen dan bebas dari konflik kepentingan. Ketua PC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, menegaskan bahwa pembiaran terhadap ASN dan P3K yang merangkap jabatan sebagai BPD mencerminkan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah. “ ASN d...

LPRI Muna Soroti Indikasi Permasalahan Pekerjaan Jalan Usaha Tani di Desa Lamanu Tahun 2024

Gambar
januari 30 ,2026  Biro PUPR, Perhubungan, dan Dana Desa DPC LPRI Kabupaten Muna, Laode kasman  Kabupaten Muna   Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Pengawasan   Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan pekerjaan Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Lamanu, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, yang dilaksanakan pada tahun 2024. Perhatian ini diberikan mengingat jalan usaha tani memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas pertanian serta menopang keberlangsungan ekonomi masyarakat desa. LPRI menilai bahwa setiap kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari anggaran negara maupun dana publik harus dilaksanakan secara terencana, berkualitas, serta berorientasi pada manfaat jangka panjang. Pembangunan jalan usaha tani yang tidak memperhatikan standar teknis, aspek keberlanjutan, serta ketentuan administrasi berpotensi menghambat mobilitas petani dan menurunkan efektivitas manfaat pembangunan bagi masyarakat pen...

LPRI Bersama Dinas Sosial dan Tagana Kabupaten Muna Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Desa Parigi

Gambar
    Kegiatan peninjauan lokasi pascakebakaran di Desa Parigi Muna, 29 Januari 2026                Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna bersama Dinas Sosial Kabupaten Muna dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga yang terdampak musibah kebakaran di Desa Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung di lokasi kejadian sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap warga yang kehilangan tempat tinggal serta harta benda akibat peristiwa tersebut. Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok, perlengkapan sandang, serta kebutuhan dasar lainnya. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban dalam masa tanggap darurat serta mendukung pemulihan awal pasca-bencana. Kegiatan penyaluran bantuan turut melibatkan unsur pemerintah daerah, relawan kebencanaan, aparat setempat, dan disaksikan oleh perwakilan masyarakat Desa ...

LPRI Bersama Tagana dan Dinas Sosial Kabupaten Muna Tinjau Lokasi Kebakaran di Desa Parigi

Gambar
  Ketua DPC LPRI  dan Tim Tagana meninjau lokasi kebakaran.desa parigi kecamatan parigi  kabupaten muna  Muna, 28 Januari 2025 Lembaga Pengawan Reformasi Indonesia (LPRI) bersama Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Dinas Sosial Kabupaten Muna melakukan kunjungan langsung ke lokasi kebakaran di Desa Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna. Kunjungan ini merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan sekaligus respons awal terhadap musibah kebakaran yang menimpa warga setempat. Ketua DPC LPRI Kabupaten Muna, La Ode Faisal, S.Kom, yang memimpin langsung kunjungan lapangan tersebut, menegaskan bahwa kehadiran LPRI bersama Tagana dan Dinas Sosial merupakan wujud tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk memastikan negara hadir di tengah masyarakat yang tertimpa musibah. “Musibah kebakaran ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi sosial dan psikologis korban. Oleh karena itu, negara wajib hadir secara cepat, terukur, dan b...

LPRI Kabupaten Muna Soroti Dugaan Ketidaksesuaian Pelaksanaan Pembangunan Kebun Percontohan di Desa Laiba

Gambar
       gambar papan nama proyek desa laiba kecamatan parigi  kabupaten muna  Laiba, 25 Januari 2026           Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna menyoroti secara serius adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Kebun Percontohan yang berlokasi di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna. Sorotan ini disampaikan oleh Biro Hukum dan Advokasi bersama Biro PUPR dan Dana Desa LPRI Kabupaten Muna sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembangunan desa, khususnya yang bersumber dari Dana Desa. Sorotan tersebut didasarkan pada hasil pengawasan lapangan serta laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan Kebun Percontohan diduga tidak sepenuhnya selaras dengan perencanaan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan desa. Dugaan ketidaksesuaian tersebut mencakup aspek teknis pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan anggaran, serta tingk...