lpkpm official

  IR.RIDWAN BAE  WAKIL KOMISI V DPR RI   Jakarta/Muna – Anggota DPR RI, Ridwan Bae, menyampaikan secara langsung persoalan pemblokiran akses jalan yang terjadi di wilayah Kabupaten Muna dalam rapat kerja Komisi V DPR RI. Dalam penyampaiannya, Ridwan Bae menegaskan bahwa konflik yang telah berlangsung selama sembilan hari tersebut harus segera mendapat perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Ridwan Bae, kondisi di lapangan saat ini sangat memprihatinkan. Jalan utama yang menjadi akses masyarakat dilaporkan telah diblokir, sehingga aktivitas warga mengalami hambatan serius. Masyarakat yang bertahan di lokasi bahkan disebut harus bertahan dengan berbagai keterbatasan dan mengandalkan bantuan dari sesama warga. Di daerah saya sekarang ini ada yang memblokir jalan. Sudah sembilan hari mereka bertahan di sana dengan berbagai bantuan masyarakat. Akibatnya jalan tersebut tidak bisa dilewati, ungkap Ridwan Bae dalam rapat kerja Ko...

  MUNA – Aksi pemalangan jalan dan pembakaran ban yang dilakukan warga Desa Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, pada Sabtu (31/05/2026), menjadi potret nyata kekecewaan masyarakat terhadap kondisi jalan yang rusak parah dan hingga kini dinilai belum mendapatkan penanganan yang memadai. Kerusakan infrastruktur tersebut tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Bagi warga Korihi, jalan bukan sekadar sarana penghubung, melainkan urat nadi kehidupan yang menentukan kelancaran berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Karena itu, aksi yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk penyampaian aspirasi agar pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua PC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom., menegaskan bahwa  apa yang terjadi di Desa Korihi harus menjadi perhatian serius Peme...

  ketua dpc lpri kabupaten muna  laode faisal s.kom Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara   Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta dukungan penuh terhadap peran Bapak Ridwan Bae dalam mendorong berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Muna dan wilayah Sulawesi Tenggara secara umum. Apresiasi ini merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi, komitmen, dan kontribusi nyata yang telah diberikan dalam mempercepat pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam dinamika pembangunan yang terus berkembang, peran tokoh yang memiliki visi jelas, kepemimpinan yang kuat, serta keberpihakan kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan arah kemajuan suatu daerah. LPRI menilai bahwa berbagai langkah strategis yang telah diambil menunjukkan adanya keseriusan dalam mendorong pembangunan yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi ...

            KETUA DPC LPRI KABUPATEN MUNA  LAODE FAISAL.S.KOM                Pernyataan Bupati Muna terkait kerusakan jalan di Kecamatan Parigi mencuat saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin, 13 April 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Muna menyampaikan bahwa isu kerusakan jalan yang berkembang di masyarakat, khususnya pada ruas Wakumoro hingga Marobo dan Wadolao, merupakan bagian dari manuver politik pihak tertentu. Pernyataan tersebut kemudian memicu respons dari berbagai pihak, termasuk Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI), yang menilai bahwa kondisi jalan yang rusak merupakan persoalan nyata yang telah lama dikeluhkan masyarakat dan membutuhkan penanganan segera. Kerusakan infrastruktur jalan Kabupaten Muna,  ditemukan di beberapa titik  yang kondisinya memprihatinkan, antara lain di Kecamatan Lohia, Desa Korihi menuju Permandian Napa Bale, serta ruas jalan menuju Me...

  APBDes Tahun 2023 Dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa di Desa Tapitapi, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna, kini menjadi perhatian serius masyarakat. Hingga saat ini, penanganan terhadap dugaan tersebut dinilai berjalan lambat dan belum menunjukkan kejelasan proses hukum. Berdasarkan data laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran 2023, Desa Tapitapi tercatat memiliki jumlah pendapatan sebesar Rp1.690.817.900. Anggaran tersebut dialokasikan ke beberapa bidang, di antaranya: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Rp487.114.900 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: Rp610.925.000 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Rp140.900.000 Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Rp270.878.000 Anggaran 2025 terdapat kegiatan lanjutan  pembangunan Gedung Serba Guna Selain itu, pada Tahun Anggaran 2025 terdapat kegiatan lanjutan pembangunan Gedung Serba Guna dengan nilai anggaran sebesar Rp466.130.900 yang bersumber dari Dana Desa (DD). Besarnya anggaran yang dikelola tersebut memunculk...

  KETUA DPC LPRI KABUPATEN MUNA  Laode faisal s.kom  Ketua DPC Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom , mendesak pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Kabawo agar segera mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus dugaan pengancaman dan pemalangan sepeda motor yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial WN . Peristiwa tersebut dialami oleh Dr. Abdul Hafit, S.Ked , yang bertugas di Puskesmas Lamaeo, bersama Linda Rahayu, S.Tr.Keb , Bidan Desa Laiba. Keduanya diduga mengalami tindakan pengancaman yang disertai dengan pemalangan sepeda motor oleh terduga pelaku. Ketua PC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom , menegaskan bahwa laporan yang telah disampaikan kepada pihak kepolisian harus segera ditindaklanjuti secara serius guna memberikan kepastian hukum kepada korban. Kami menekankan kepada pihak Polsek Kabawo agar secepatnya menangkap pelaku yang diduga melakukan pengancaman dan pemalangan motor tersebut. Penanga...

RIZAL Sarjana hukum      Rizal, S.H., mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kepemudaan (OKP), lembaga masyarakat sipil, serta kalangan akademisi untuk mulai bersuara secara serius terhadap dampak jangka panjang dari masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muna. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal investasi hari ini, tetapi menyangkut masa depan Kabupaten Muna dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, seluruh disiplin ilmu harus mengambil peran dalam memberikan analisis yang objektif dan ilmiah. Akademisi di bidang ilmu kehutanan harus mampu menjelaskan secara komprehensif dampak terhadap ekosistem hutan, degradasi lahan, dan keberlanjutan sumber daya alam. Demikian pula akademisi di bidang ilmu lingkungan, yang perlu mengkaji potensi pencemaran, perubahan tata air, serta dampak ekologis jangka panjang. Sementara itu, para akademisi dari ilmu sosial, hukum, ekonomi, dan bidang lainnya juga memiliki tanggung jawab inte...