Postingan

Menampilkan postingan dari September, 2026

MBG Kembali Makan Korban di Konawe, Ketua KNPI Sultra: Jangan Ada yang Dilindungi!

Gambar
  Kendari, 24 September 2026 — Ketua KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara, Agus Salim Misman, S.E., menyatakan sikap tegas menyusul dugaan keracunan yang menimpa puluhan siswa SMAN 1 Tongauna, Kabupaten Konawe. Menurutnya, insiden ini tidak boleh diperlakukan sebagai kasus biasa, apalagi hanya diselesaikan dengan permintaan maaf dan janji perbaikan tanpa konsekuensi hukum.   “Ini bukan sekadar insiden teknis. Ketika anak-anak menjadi korban dari program yang seharusnya menyehatkan, persoalannya adalah tata kelola, pengawasan, dan tanggung jawab negara. Tidak ada ruang toleransi terhadap kelalaian,” ujar Agus.   Agus Salim menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program strategis nasional yang menyangkut hajat hidup anak-anak. Karena itu, seluruh rantai pelaksanaannya—mulai dari pengadaan bahan, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian di sekolah—harus diawasi dengan standar keamanan pangan yang ketat dan akuntabel.   Ia mendesak apara...

Kasus PT TMS Mencuat DPD KNPI Sultra Tegaskan Urusan Hukum Ranah Penegak Hukum, Gubernur Cuma Fokus Bekerja untuk Rakyat

Gambar
    Kendari — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Tenggara buka suara menanggapi sorotan publik terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Andi Sumangerukka, terkait kasus dugaan pelanggaran kawasan hutan yang melibatkan PT TMS di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana. Organisasi kepemudaan ini menegaskan bahwa proses hukum terhadap sebuah korporasi bukan kewenangan kepala daerah, melainkan domain penuh aparat penegak hukum bersama satuan tugas terkait.   Ketua KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara, Agus Salim Misman menyampaikan bahwa sikap organisasi diambil untuk meluruskan arah opini publik yang dinilainya keliru.   "Kami memahami keresahan publik atas persoalan lingkungan ini, dan itu wajar. Tetapi perlu dipahami, proses hukum terhadap suatu perusahaan adalah kewenangan penegak hukum dan satuan tugas terkait. Kalau ada pertanyaan soal detail penindakan atau proses hukumnya, semestinya ditujukan kepada instansi yang berwenang menangani, bukan...