lpkpm official

  APBDes Tahun 2023 Dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa di Desa Tapitapi, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna, kini menjadi perhatian serius masyarakat. Hingga saat ini, penanganan terhadap dugaan tersebut dinilai berjalan lambat dan belum menunjukkan kejelasan proses hukum. Berdasarkan data laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran 2023, Desa Tapitapi tercatat memiliki jumlah pendapatan sebesar Rp1.690.817.900. Anggaran tersebut dialokasikan ke beberapa bidang, di antaranya: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Rp487.114.900 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: Rp610.925.000 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Rp140.900.000 Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Rp270.878.000 Anggaran 2025 terdapat kegiatan lanjutan  pembangunan Gedung Serba Guna Selain itu, pada Tahun Anggaran 2025 terdapat kegiatan lanjutan pembangunan Gedung Serba Guna dengan nilai anggaran sebesar Rp466.130.900 yang bersumber dari Dana Desa (DD). Besarnya anggaran yang dikelola tersebut memunculk...

  KETUA DPC LPRI KABUPATEN MUNA  Laode faisal s.kom  Ketua DPC Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom , mendesak pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Kabawo agar segera mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus dugaan pengancaman dan pemalangan sepeda motor yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial WN . Peristiwa tersebut dialami oleh Dr. Abdul Hafit, S.Ked , yang bertugas di Puskesmas Lamaeo, bersama Linda Rahayu, S.Tr.Keb , Bidan Desa Laiba. Keduanya diduga mengalami tindakan pengancaman yang disertai dengan pemalangan sepeda motor oleh terduga pelaku. Ketua PC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom , menegaskan bahwa laporan yang telah disampaikan kepada pihak kepolisian harus segera ditindaklanjuti secara serius guna memberikan kepastian hukum kepada korban. Kami menekankan kepada pihak Polsek Kabawo agar secepatnya menangkap pelaku yang diduga melakukan pengancaman dan pemalangan motor tersebut. Penanga...

RIZAL Sarjana hukum      Rizal, S.H., mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kepemudaan (OKP), lembaga masyarakat sipil, serta kalangan akademisi untuk mulai bersuara secara serius terhadap dampak jangka panjang dari masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muna. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal investasi hari ini, tetapi menyangkut masa depan Kabupaten Muna dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, seluruh disiplin ilmu harus mengambil peran dalam memberikan analisis yang objektif dan ilmiah. Akademisi di bidang ilmu kehutanan harus mampu menjelaskan secara komprehensif dampak terhadap ekosistem hutan, degradasi lahan, dan keberlanjutan sumber daya alam. Demikian pula akademisi di bidang ilmu lingkungan, yang perlu mengkaji potensi pencemaran, perubahan tata air, serta dampak ekologis jangka panjang. Sementara itu, para akademisi dari ilmu sosial, hukum, ekonomi, dan bidang lainnya juga memiliki tanggung jawab inte...

  Biro humas Dpc lpri kabupaten muna Firman Saleh S.P Muna, Sulawesi Tenggara   Rencana ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muna kembali mendapat sorotan publik. Pengurus Cabang Lembaga Pemantau Rakyat Indonesia (PC LPRI) Kabupaten Muna menekankan pentingnya kajian lingkungan yang mendalam dan kepastian hukum sebelum izin pengembangan diberikan.     Ketua PC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, menyampaikan bahwa setiap rencana ekspansi harus berdasarkan analisis dampak lingkungan yang komprehensif agar tidak merugikan masyarakat dan ekosistem lokal. Kami mengingatkan semua pihak bahwa pengelolaan perkebunan sawit tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat," tegas Faisal.   Biro Hukum dan Advokasi DPC LPRI Kabupaten Muna, Muhamad Rizal, S.H, memberikan komentar lebih rinci terkait aspek hukum:   Kepastian hukum merupakan hal yang tidak...

  KENDARI  rabu 11 maret 2026  BIRO HUKUM DPC LPRI KABUPATEN MUNA  Muhamad rizal s.h         Rencana ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muna mulai mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Sejumlah akademisi, aktivis lingkungan, serta elemen masyarakat menilai bahwa pengembangan perkebunan sawit harus dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan dampak lingkungan maupun persoalan hukum di kemudian hari.         Isu ini mengemuka dalam diskusi publik yang membahas dampak ekspansi sawit terhadap lingkungan dan keberlanjutan pembangunan daerah. Dalam forum tersebut, para peserta menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat untuk menakar secara kritis setiap rencana investasi yang masuk ke daerah.           Ketua DPC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, mengatakan bahwa investasi pada dasarnya dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun menurutnya, ...

  KETUA DPC LPRI  KABUPATEN MUNA  LAODE FAISAL.S.KOM  Muna, 24 Februari 2026          Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah tegas, profesional, dan berintegritas yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan stadion olahraga di Kabupaten Muna. Penanganan perkara tersebut dinilai sebagai bukti nyata komitmen penegakan hukum yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, serta supremasi hukum di tingkat daerah.                    Ketua DPC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan mencerminkan keseriusan institusi penegak hukum dalam memastikan setiap dugaan penyalahgunaan anggaran negara diperiksa secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, langkah...

     Muna, 11 Februari 2026        Biro pupr dan perhubungan dan dana desa dpc lpri  laode muhamad kasman  Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) menilai bahwa keterbukaan informasi dalam penanganan perkara yang menyangkut penggunaan anggaran publik merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi tersebut dinilai mampu mencegah spekulasi, mempersempit ruang penyimpangan, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Muhamad Rizal, S.H. dari Biro Hukum dan Advokasi LPRI menegaskan bahwa proses hukum harus dihormati oleh semua pihak tanpa pengecualian. Ia menyatakan, Jangan sekali-kali bermain dengan hukum, sebab tidak ada orang yang kebal hukum, siapapun itu. Ini adalah sinyal di Kabupaten Muna bahwa LPRI siap mengawal setiap proses penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Sementara itu, Laode Muhamad Kasman dari Biro PUPR, Perhubungan, dan Dana Desa LPRI turut menyampaikan ...