lpkpm official

  ketua dpc lpri kabupaten muna  laode faisal s.kom Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara   Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta dukungan penuh terhadap peran Bapak Ridwan Bae dalam mendorong berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Muna dan wilayah Sulawesi Tenggara secara umum. Apresiasi ini merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi, komitmen, dan kontribusi nyata yang telah diberikan dalam mempercepat pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam dinamika pembangunan yang terus berkembang, peran tokoh yang memiliki visi jelas, kepemimpinan yang kuat, serta keberpihakan kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan arah kemajuan suatu daerah. LPRI menilai bahwa berbagai langkah strategis yang telah diambil menunjukkan adanya keseriusan dalam mendorong pembangunan yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi ...

            KETUA DPC LPRI KABUPATEN MUNA  LAODE FAISAL.S.KOM                Pernyataan Bupati Muna terkait kerusakan jalan di Kecamatan Parigi mencuat saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin, 13 April 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Muna menyampaikan bahwa isu kerusakan jalan yang berkembang di masyarakat, khususnya pada ruas Wakumoro hingga Marobo dan Wadolao, merupakan bagian dari manuver politik pihak tertentu. Pernyataan tersebut kemudian memicu respons dari berbagai pihak, termasuk Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI), yang menilai bahwa kondisi jalan yang rusak merupakan persoalan nyata yang telah lama dikeluhkan masyarakat dan membutuhkan penanganan segera. Kerusakan infrastruktur jalan Kabupaten Muna,  ditemukan di beberapa titik  yang kondisinya memprihatinkan, antara lain di Kecamatan Lohia, Desa Korihi menuju Permandian Napa Bale, serta ruas jalan menuju Me...

  APBDes Tahun 2023 Dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa di Desa Tapitapi, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna, kini menjadi perhatian serius masyarakat. Hingga saat ini, penanganan terhadap dugaan tersebut dinilai berjalan lambat dan belum menunjukkan kejelasan proses hukum. Berdasarkan data laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran 2023, Desa Tapitapi tercatat memiliki jumlah pendapatan sebesar Rp1.690.817.900. Anggaran tersebut dialokasikan ke beberapa bidang, di antaranya: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Rp487.114.900 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: Rp610.925.000 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Rp140.900.000 Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Rp270.878.000 Anggaran 2025 terdapat kegiatan lanjutan  pembangunan Gedung Serba Guna Selain itu, pada Tahun Anggaran 2025 terdapat kegiatan lanjutan pembangunan Gedung Serba Guna dengan nilai anggaran sebesar Rp466.130.900 yang bersumber dari Dana Desa (DD). Besarnya anggaran yang dikelola tersebut memunculk...

  KETUA DPC LPRI KABUPATEN MUNA  Laode faisal s.kom  Ketua DPC Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom , mendesak pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Kabawo agar segera mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus dugaan pengancaman dan pemalangan sepeda motor yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial WN . Peristiwa tersebut dialami oleh Dr. Abdul Hafit, S.Ked , yang bertugas di Puskesmas Lamaeo, bersama Linda Rahayu, S.Tr.Keb , Bidan Desa Laiba. Keduanya diduga mengalami tindakan pengancaman yang disertai dengan pemalangan sepeda motor oleh terduga pelaku. Ketua PC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom , menegaskan bahwa laporan yang telah disampaikan kepada pihak kepolisian harus segera ditindaklanjuti secara serius guna memberikan kepastian hukum kepada korban. Kami menekankan kepada pihak Polsek Kabawo agar secepatnya menangkap pelaku yang diduga melakukan pengancaman dan pemalangan motor tersebut. Penanga...

RIZAL Sarjana hukum      Rizal, S.H., mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kepemudaan (OKP), lembaga masyarakat sipil, serta kalangan akademisi untuk mulai bersuara secara serius terhadap dampak jangka panjang dari masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muna. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal investasi hari ini, tetapi menyangkut masa depan Kabupaten Muna dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, seluruh disiplin ilmu harus mengambil peran dalam memberikan analisis yang objektif dan ilmiah. Akademisi di bidang ilmu kehutanan harus mampu menjelaskan secara komprehensif dampak terhadap ekosistem hutan, degradasi lahan, dan keberlanjutan sumber daya alam. Demikian pula akademisi di bidang ilmu lingkungan, yang perlu mengkaji potensi pencemaran, perubahan tata air, serta dampak ekologis jangka panjang. Sementara itu, para akademisi dari ilmu sosial, hukum, ekonomi, dan bidang lainnya juga memiliki tanggung jawab inte...

  Biro humas Dpc lpri kabupaten muna Firman Saleh S.P Muna, Sulawesi Tenggara   Rencana ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muna kembali mendapat sorotan publik. Pengurus Cabang Lembaga Pemantau Rakyat Indonesia (PC LPRI) Kabupaten Muna menekankan pentingnya kajian lingkungan yang mendalam dan kepastian hukum sebelum izin pengembangan diberikan.     Ketua PC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, menyampaikan bahwa setiap rencana ekspansi harus berdasarkan analisis dampak lingkungan yang komprehensif agar tidak merugikan masyarakat dan ekosistem lokal. Kami mengingatkan semua pihak bahwa pengelolaan perkebunan sawit tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat," tegas Faisal.   Biro Hukum dan Advokasi DPC LPRI Kabupaten Muna, Muhamad Rizal, S.H, memberikan komentar lebih rinci terkait aspek hukum:   Kepastian hukum merupakan hal yang tidak...

  KENDARI  rabu 11 maret 2026  BIRO HUKUM DPC LPRI KABUPATEN MUNA  Muhamad rizal s.h         Rencana ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muna mulai mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Sejumlah akademisi, aktivis lingkungan, serta elemen masyarakat menilai bahwa pengembangan perkebunan sawit harus dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan dampak lingkungan maupun persoalan hukum di kemudian hari.         Isu ini mengemuka dalam diskusi publik yang membahas dampak ekspansi sawit terhadap lingkungan dan keberlanjutan pembangunan daerah. Dalam forum tersebut, para peserta menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat untuk menakar secara kritis setiap rencana investasi yang masuk ke daerah.           Ketua DPC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, mengatakan bahwa investasi pada dasarnya dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun menurutnya, ...