lpkpm official

  KETUA DPC LPRI  KABUPATEN MUNA  LAODE FAISAL.S.KOM  Muna, 24 Februari 2026          Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah tegas, profesional, dan berintegritas yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan stadion olahraga di Kabupaten Muna. Penanganan perkara tersebut dinilai sebagai bukti nyata komitmen penegakan hukum yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, serta supremasi hukum di tingkat daerah.                    Ketua DPC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan mencerminkan keseriusan institusi penegak hukum dalam memastikan setiap dugaan penyalahgunaan anggaran negara diperiksa secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, langkah...

     Muna, 11 Februari 2026        Biro pupr dan perhubungan dan dana desa dpc lpri  laode muhamad kasman  Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) menilai bahwa keterbukaan informasi dalam penanganan perkara yang menyangkut penggunaan anggaran publik merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi tersebut dinilai mampu mencegah spekulasi, mempersempit ruang penyimpangan, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Muhamad Rizal, S.H. dari Biro Hukum dan Advokasi LPRI menegaskan bahwa proses hukum harus dihormati oleh semua pihak tanpa pengecualian. Ia menyatakan, Jangan sekali-kali bermain dengan hukum, sebab tidak ada orang yang kebal hukum, siapapun itu. Ini adalah sinyal di Kabupaten Muna bahwa LPRI siap mengawal setiap proses penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Sementara itu, Laode Muhamad Kasman dari Biro PUPR, Perhubungan, dan Dana Desa LPRI turut menyampaikan ...

  Biro pupr perhubungan dan dana desa dpc lpri  kabupaten muna muhamad laode kasman  Muna, 10  Februari 2026 Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna menegaskan bahwa sorotan publik terhadap dugaan indikasi ketidakwajaran dalam pengelolaan kegiatan dan penggunaan anggaran di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, semakin menguat, meluas, dan tidak dapat lagi diabaikan. Kondisi ini menuntut adanya penanganan yang serius, terbuka, terukur, serta akuntabel dari seluruh instansi yang memiliki kewenangan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemerintahan desa. LPRI menilai, eskalasi laporan, aduan, serta keluhan masyarakat yang terus berkembang menunjukkan adanya keresahan publik yang nyata dan beralasan. Oleh karena itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Muna dan Inspektorat Kabupaten Muna wajib menunjukkan sikap transparan dan bertanggung jawab terkait fungsi pembinaan, pendampingan teknis, serta pengawasan yang telah d...

  Muna 06 februari 2026 Biro pupr perhubungan, dan dana desa dpc lpri  kabupaten muna muhamad laode kasman    Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) mendesak Kejaksaan Negeri Muna untuk meningkatkan pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna. Desakan ini disampaikan menyusul adanya temuan serta laporan masyarakat yang mengindikasikan ketidaksesuaian antara realisasi penggunaan anggaran desa dengan kondisi di lapangan. Biro Hukum dan Advokasi LPRI, Muhamad Rizal, S.H., menegaskan bahwa pengelolaan anggaran desa wajib mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik. Ia meminta aparat penegak hukum bertindak profesional dan objektif apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum. Sementara itu, Biro PUPR, Perhubungan, dan Dana Desa LPRI, Muhamad Laode Kasman, menyoroti dugaan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan desa. Menurutnya, sejumlah kegiatan yang ...

  Laiba 3 februari 2026   Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) menyoroti adanya dugaan praktik penampungan dan penyaluran minyak tanah bersubsidi yang dinilai tidak transparan di Desa Laiba. Dugaan tersebut mencuat setelah LPRI menerima sejumlah informasi dan laporan masyarakat terkait distribusi minyak tanah subsidi yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemantauan awal serta laporan masyarakat, LPRI menemukan indikasi bahwa minyak tanah subsidi dari pangkalan di Desa Laiba diduga dijual secara tidak resmi (abal-abal) kepada pihak penampung. Praktik tersebut diduga menyebabkan minyak tanah bersubsidi tidak langsung disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima. Akibat kondisi tersebut, masyarakat Desa Laiba mengeluhkan seringnya kehabisan stok minyak tanah saat hendak membeli di pangkalan resmi. Padahal, minyak tanah subsidi merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, khususnya rumah tangga yang belum sepenuhnya beralih ke ...

  Muna, Selasa 3 Februari 2026 LPRI muna laode muhamad kasman , ketua biro pupr perhubungan dan dana desa  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna menyoroti sikap pemerintah yang dinilai tidak tegas karena meloloskan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu maupun paruh waktu yang masih merangkap jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). LPRI menilai praktik rangkap jabatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPD merupakan lembaga desa yang memiliki fungsi legislasi desa, pengawasan terhadap kinerja kepala desa, serta penyaluran aspirasi warga, sehingga seharusnya bersifat independen dan bebas dari konflik kepentingan. Ketua PC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, menegaskan bahwa pembiaran terhadap ASN dan P3K yang merangkap jabatan sebagai BPD mencerminkan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah. “ ASN d...