lpkpm official

  Ketua DPC LPRI  dan Tim Tagana meninjau lokasi kebakaran.desa parigi kecamatan parigi  kabupaten muna  Muna, 28 Januari 2025 Lembaga Pengawan Reformasi Indonesia (LPRI) bersama Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Dinas Sosial Kabupaten Muna melakukan kunjungan langsung ke lokasi kebakaran di Desa Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna. Kunjungan ini merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan sekaligus respons awal terhadap musibah kebakaran yang menimpa warga setempat. Ketua DPC LPRI Kabupaten Muna, La Ode Faisal, S.Kom, yang memimpin langsung kunjungan lapangan tersebut, menegaskan bahwa kehadiran LPRI bersama Tagana dan Dinas Sosial merupakan wujud tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk memastikan negara hadir di tengah masyarakat yang tertimpa musibah. “Musibah kebakaran ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi sosial dan psikologis korban. Oleh karena itu, negara wajib hadir secara cepat, terukur, dan b...

       gambar papan nama proyek desa laiba kecamatan parigi  kabupaten muna  Laiba, 25 Januari 2026           Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna menyoroti secara serius adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Kebun Percontohan yang berlokasi di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna. Sorotan ini disampaikan oleh Biro Hukum dan Advokasi bersama Biro PUPR dan Dana Desa LPRI Kabupaten Muna sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembangunan desa, khususnya yang bersumber dari Dana Desa. Sorotan tersebut didasarkan pada hasil pengawasan lapangan serta laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan Kebun Percontohan diduga tidak sepenuhnya selaras dengan perencanaan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan desa. Dugaan ketidaksesuaian tersebut mencakup aspek teknis pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan anggaran, serta tingk...

  ketua DPC LPRI kabupaten muna            laode faisal.s.kom  Kabupaten Muna, 23 Januari 2026 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Pengawasan  Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna menegaskan komitmennya untuk turun langsung ke seluruh desa di wilayah Kabupaten Muna guna memastikan penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketua DPC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan independen LPRI terhadap tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah, pelaksanaan program pembangunan desa, serta pertanggungjawaban administrasi yang bersumber dari Dana Desa dan anggaran lainnya. “Pengawasan ini tidak hanya ditujukan kepada kepala desa yang sedang menjabat, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap mantan kepala desa, terutama yang berkaitan...

  Sinergi DPC LPRI, Dinas Sosial, dan Tagana Kabupaten Muna dalam penyaluran bantuan sosial bagi korban kebakaran Desa Wakumoro, Senin (19/1/2025). Muna, Sulawesi Tenggara   Senin, 19 Januari 2026  Musibah kebakaran yang melanda pemukiman warga di Desa Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, menyisakan dampak sosial yang serius bagi masyarakat terdampak. Peristiwa tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian material, tetapi juga membuat warga kehilangan tempat tinggal beserta kebutuhan dasar. Menyikapi kondisi tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemantau Reformasi Indonesia (DPC LPRI) Kabupaten Muna bersinergi dengan Dinas Sosial Kabupaten Muna serta Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Muna dalam menyalurkan bantuan sosial kepada korban kebakaran. Penyaluran bantuan sosial dilaksanakan pada hari Senin, 19 Januari 2026, secara langsung di lokasi kejadian. Di tengah puing-puing bangunan yang hangus terbakar, terlihat petugas Dinas Sosial dan anggota Tagana m...

  Muna, Sulawesi Tenggara   Lembaga Pemantau Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna menegaskan komitmen kuatnya dalam mengawal pelaksanaan reformasi serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik di wilayah Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai lembaga pemantau independen, LPRI Kabupaten Muna berada di bawah kepemimpinan Laode Faisal, S.Kom, yang menahkodai organisasi dengan semangat integritas, profesionalisme, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Komitmen pengawasan tersebut dijalankan secara berkelanjutan seiring dengan dinamika kebijakan publik dan implementasi program pemerintahan daerah. LPRI memposisikan diri sebagai bagian dari masyarakat sipil yang bertugas memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sekaligus mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat. Dalam menjalankan perannya, LPRI Kabupaten Muna secara aktif melakukan monitoring terhadap berbagai kebijaka...

Muna, Sulawesi Tenggara Lembaga Pemantau Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna menegaskan komitmen kuatnya dalam mengawal pelaksanaan reformasi dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik di wilayah Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai lembaga pemantau independen, LPRI Kabupaten Muna berada di bawah kepemimpinan Laode Faisal, S.Kom, yang menahkodai organisasi dengan semangat integritas dan profesionalisme. Komitmen pengawasan tersebut dijalankan secara berkelanjutan seiring dengan dinamika kebijakan publik serta implementasi program pemerintahan daerah. LPRI menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat sipil yang bertugas memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sekaligus mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan publik. Dalam menjalankan perannya, LPRI Kabupaten Muna secara aktif melakukan monitoring terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah yang berdam...

  MUHAMAD RIZAL MONGKITO S.H . KETUA UMUM LPKPM   Lembaga Pemantau Kebijakan Publik Masyarakat (LPKPM) mencermati munculnya wacana dari sejumlah partai politik yang menyatakan dukungan terhadap mekanisme pemilihan gubernur dan bupati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LPKPM,memandang   pandangan tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang sah dalam sistem demokrasi. Namun demikian, setiap usulan yang datang dari partai politik harus diuji secara objektif melalui kerangka konstitusi dan kepentingan publik, bukan semata-mata pertimbangan politik praktis. Dalam pandangan LPKPM, partai politik memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi, baik sebagai peserta pemilu maupun sebagai pengusung kebijakan publik. Oleh karena itu, wacana yang berkembang di internal maupun antarpartai politik terkait perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah perlu disertai argumentasi konstitusional yang kuat serta penjelasan yang transparan kepada publik mengenai tu...