AKSI UNJUK RASA FKPI BERSAMA LPRI MUNA DI KENDARI, BAKAR BAN DI JALAN PIERE TENDEAN SUARAKAN LIMA TUNTUTAN RAKYAT

 

biro hukum dpc lpri kabupaten muna

muhammad ahsan tamsri 


KENDARI – Aliansi Forum Komunikasi Pemuda Indonesia (FKPI) bersama Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna menggelar aksi unjuk rasa di Kota Kendari, tepatnya di Jalan Pierre Tendean. Aksi tersebut berlangsung dengan pembakaran ban di tengah jalan sebagai bentuk simbolik penyampaian aspirasi kepada pemerintah.

Dalam aksi tersebut, Yogi selaku Jenderal Lapangan memimpin jalannya aksi bersama massa dalam menyampaikan aspirasi di lapangan.

Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) yakni Muhammad Ahsan Tamsri yang juga merupakan Biro Hukum DPC LPRI Kabupaten Muna, turut memastikan jalannya aksi berlangsung tertib dan sesuai dengan ketentuan penyampaian pendapat di muka umum.

Massa aksi menyuarakan lima tuntutan utama yang disebut sebagai suara rakyat terhadap berbagai kebijakan nasional yang dinilai perlu dievaluasi dan diperhatikan secara serius.

Adapun lima tuntutan yang disampaikan yaitu:

Menolak revisi ke-3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Menuntut pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai membebani masyarakat.

Mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Meminta pemerintah menjaga dan menstabilkan nilai tukar rupiah demi ketahanan ekonomi nasional.

Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan sempat menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi.

Massa aksi menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara terbuka dan bagian dari hak demokrasi masyarakat dalam menyuarakan pendapat di muka umum.

Mereka berharap pemerintah dapat menindaklanjuti seluruh tuntutan yang disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini. 


                    poews:0909




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketua DPC LPRI KABUPATEN MUNA Desak Polsek Kabawo Segera Tangkap Pelaku Pengancaman dan Pemalangan Motor

Gambar
  KETUA DPC LPRI KABUPATEN MUNA  Laode faisal s.kom  Ketua DPC Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom , mendesak pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Kabawo agar segera mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus dugaan pengancaman dan pemalangan sepeda motor yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial WN . Peristiwa tersebut dialami oleh Dr. Abdul Hafit, S.Ked , yang bertugas di Puskesmas Lamaeo, bersama Linda Rahayu, S.Tr.Keb , Bidan Desa Laiba. Keduanya diduga mengalami tindakan pengancaman yang disertai dengan pemalangan sepeda motor oleh terduga pelaku. Ketua PC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom , menegaskan bahwa laporan yang telah disampaikan kepada pihak kepolisian harus segera ditindaklanjuti secara serius guna memberikan kepastian hukum kepada korban. Kami menekankan kepada pihak Polsek Kabawo agar secepatnya menangkap pelaku yang diduga melakukan pengancaman dan pemalangan motor tersebut. Penanga...
Read more »

DPC LPRI Kabupaten Muna Siap Turun ke Desa-Desa, Pastikan Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik

Gambar
  ketua DPC LPRI kabupaten muna            laode faisal.s.kom  Kabupaten Muna, 23 Januari 2026 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Pengawasan  Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna menegaskan komitmennya untuk turun langsung ke seluruh desa di wilayah Kabupaten Muna guna memastikan penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketua DPC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan independen LPRI terhadap tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah, pelaksanaan program pembangunan desa, serta pertanggungjawaban administrasi yang bersumber dari Dana Desa dan anggaran lainnya. “Pengawasan ini tidak hanya ditujukan kepada kepala desa yang sedang menjabat, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap mantan kepala desa, terutama yang berkaitan...
Read more »

Langkah Tegas Kejaksaan Muna Diapresiasi, LPRI Dorong Penyelidikan Dana Desa Laiba Dilakukan Secara Terbuka

Gambar
     Muna, 11 Februari 2026        Biro pupr dan perhubungan dan dana desa dpc lpri  laode muhamad kasman  Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) menilai bahwa keterbukaan informasi dalam penanganan perkara yang menyangkut penggunaan anggaran publik merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi tersebut dinilai mampu mencegah spekulasi, mempersempit ruang penyimpangan, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Muhamad Rizal, S.H. dari Biro Hukum dan Advokasi LPRI menegaskan bahwa proses hukum harus dihormati oleh semua pihak tanpa pengecualian. Ia menyatakan, Jangan sekali-kali bermain dengan hukum, sebab tidak ada orang yang kebal hukum, siapapun itu. Ini adalah sinyal di Kabupaten Muna bahwa LPRI siap mengawal setiap proses penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Sementara itu, Laode Muhamad Kasman dari Biro PUPR, Perhubungan, dan Dana Desa LPRI turut menyampaikan ...
Read more »