lpkpm official

    Kendari — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Tenggara buka suara menanggapi sorotan publik terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Andi Sumangerukka, terkait kasus dugaan pelanggaran kawasan hutan yang melibatkan PT TMS di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana. Organisasi kepemudaan ini menegaskan bahwa proses hukum terhadap sebuah korporasi bukan kewenangan kepala daerah, melainkan domain penuh aparat penegak hukum bersama satuan tugas terkait.   Ketua KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara, Agus Salim Misman menyampaikan bahwa sikap organisasi diambil untuk meluruskan arah opini publik yang dinilainya keliru.   "Kami memahami keresahan publik atas persoalan lingkungan ini, dan itu wajar. Tetapi perlu dipahami, proses hukum terhadap suatu perusahaan adalah kewenangan penegak hukum dan satuan tugas terkait. Kalau ada pertanyaan soal detail penindakan atau proses hukumnya, semestinya ditujukan kepada instansi yang berwenang menangani, bukan...

  Biro humas Dpc lpri kabupaten muna Firman Saleh S.P Muna, Sulawesi Tenggara   Rencana ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muna kembali mendapat sorotan publik. Pengurus Cabang Lembaga Pemantau Rakyat Indonesia (PC LPRI) Kabupaten Muna menekankan pentingnya kajian lingkungan yang mendalam dan kepastian hukum sebelum izin pengembangan diberikan.     Ketua PC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, menyampaikan bahwa setiap rencana ekspansi harus berdasarkan analisis dampak lingkungan yang komprehensif agar tidak merugikan masyarakat dan ekosistem lokal. Kami mengingatkan semua pihak bahwa pengelolaan perkebunan sawit tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat," tegas Faisal.   Biro Hukum dan Advokasi DPC LPRI Kabupaten Muna, Muhamad Rizal, S.H, memberikan komentar lebih rinci terkait aspek hukum:   Kepastian hukum merupakan hal yang tidak...