lpkpm official

  ketua DPC LPRI kabupaten muna            laode faisal.s.kom  Kabupaten Muna, 23 Januari 2026 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Pengawasan  Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna menegaskan komitmennya untuk turun langsung ke seluruh desa di wilayah Kabupaten Muna guna memastikan penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketua DPC LPRI Kabupaten Muna, Laode Faisal, S.Kom, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan independen LPRI terhadap tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah, pelaksanaan program pembangunan desa, serta pertanggungjawaban administrasi yang bersumber dari Dana Desa dan anggaran lainnya. “Pengawasan ini tidak hanya ditujukan kepada kepala desa yang sedang menjabat, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap mantan kepala desa, terutama yang berkaitan...

  Sinergi DPC LPRI, Dinas Sosial, dan Tagana Kabupaten Muna dalam penyaluran bantuan sosial bagi korban kebakaran Desa Wakumoro, Senin (19/1/2025). Muna, Sulawesi Tenggara   Senin, 19 Januari 2026  Musibah kebakaran yang melanda pemukiman warga di Desa Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, menyisakan dampak sosial yang serius bagi masyarakat terdampak. Peristiwa tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian material, tetapi juga membuat warga kehilangan tempat tinggal beserta kebutuhan dasar. Menyikapi kondisi tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemantau Reformasi Indonesia (DPC LPRI) Kabupaten Muna bersinergi dengan Dinas Sosial Kabupaten Muna serta Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Muna dalam menyalurkan bantuan sosial kepada korban kebakaran. Penyaluran bantuan sosial dilaksanakan pada hari Senin, 19 Januari 2026, secara langsung di lokasi kejadian. Di tengah puing-puing bangunan yang hangus terbakar, terlihat petugas Dinas Sosial dan anggota Tagana m...

  Muna, Sulawesi Tenggara   Lembaga Pemantau Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna menegaskan komitmen kuatnya dalam mengawal pelaksanaan reformasi serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik di wilayah Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai lembaga pemantau independen, LPRI Kabupaten Muna berada di bawah kepemimpinan Laode Faisal, S.Kom, yang menahkodai organisasi dengan semangat integritas, profesionalisme, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Komitmen pengawasan tersebut dijalankan secara berkelanjutan seiring dengan dinamika kebijakan publik dan implementasi program pemerintahan daerah. LPRI memposisikan diri sebagai bagian dari masyarakat sipil yang bertugas memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sekaligus mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat. Dalam menjalankan perannya, LPRI Kabupaten Muna secara aktif melakukan monitoring terhadap berbagai kebijaka...

Muna, Sulawesi Tenggara Lembaga Pemantau Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Muna menegaskan komitmen kuatnya dalam mengawal pelaksanaan reformasi dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik di wilayah Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai lembaga pemantau independen, LPRI Kabupaten Muna berada di bawah kepemimpinan Laode Faisal, S.Kom, yang menahkodai organisasi dengan semangat integritas dan profesionalisme. Komitmen pengawasan tersebut dijalankan secara berkelanjutan seiring dengan dinamika kebijakan publik serta implementasi program pemerintahan daerah. LPRI menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat sipil yang bertugas memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sekaligus mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan publik. Dalam menjalankan perannya, LPRI Kabupaten Muna secara aktif melakukan monitoring terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah yang berdam...

  MUHAMAD RIZAL MONGKITO S.H . KETUA UMUM LPKPM   Lembaga Pemantau Kebijakan Publik Masyarakat (LPKPM) mencermati munculnya wacana dari sejumlah partai politik yang menyatakan dukungan terhadap mekanisme pemilihan gubernur dan bupati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LPKPM,memandang   pandangan tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang sah dalam sistem demokrasi. Namun demikian, setiap usulan yang datang dari partai politik harus diuji secara objektif melalui kerangka konstitusi dan kepentingan publik, bukan semata-mata pertimbangan politik praktis. Dalam pandangan LPKPM, partai politik memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi, baik sebagai peserta pemilu maupun sebagai pengusung kebijakan publik. Oleh karena itu, wacana yang berkembang di internal maupun antarpartai politik terkait perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah perlu disertai argumentasi konstitusional yang kuat serta penjelasan yang transparan kepada publik mengenai tu...

  LPKPM Official   Senin, 29 Desember 2025 Waode Rabia Al Adawia Ridwan, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra), mendampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata dalam kunjungan kerja ke kawasan wisata sejarah Benteng Wolio, Senin (29/12/2025). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka peninjauan langsung potensi pariwisata serta penguatan promosi destinasi budaya dan sejarah nasional. Dalam agenda tersebut, rombongan menelusuri sejumlah titik strategis di kawasan Benteng Wolio sambil berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan mengenai pengelolaan destinasi wisata, pelestarian nilai sejarah, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan kawasan. Rombongan juga mengunjungi Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton, salah satu situs bersejarah yang memiliki nilai religius dan budaya tinggi. Masjid ini menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah Islam di wilayah Buton dan h...

       LPKPM menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Pelantikan Ketua, Wakil Ketua, dan Pengurus Himpunan Mahasiswa Lamanu (HIPMAL) periode baru yang telah dilaksanakan pada Rabu, 24 Desember 2025, bertempat di Gedung Rekson FISIP. Kegiatan tersebut dihadiri oleh kurang lebih 30 orang peserta yang terdiri dari pengurus, anggota, serta unsur masyarakat mahasiswa.      Pelantikan ini menjadi bagian penting dari proses regenerasi kepemimpinan dan penguatan organisasi kemahasiswaan. LPKPM memandang bahwa keberadaan HIPMAL memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kritis, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan daerah.      Sebelum pelantikan dilaksanakan, rangkaian kegiatan diawali dengan proses konsolidasi dan penguatan internal organisasi. Forum persiapan tersebut menjadi ruang strategis untuk memastikan kesiapan panitia, kelengkapan administrasi, serta kesepahaman ...